uu no 10 2010. Undang-Undang. uu no 10 2010

(uu) no. UU No. Pasal 72 UU No. NO. Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 2020 Bea Meterai DETAIL PERATURAN Abstrak. 60, TLN NO. Pasal 29 (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya wajib mendaftarkannya kepada pemerintah kabupaten/kota tanpa dipungut biaya. TLN = Tambahan Lembaran Negara. (3) Kriteria Rupiah yang dimusnahkan sebagaimana. Pasal 12 Ayat (1) Ketentuan ini dikenal sebagai “anti-tipping off”. ABSTRAK: CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Oktober 2010. Undang-undang (UU) NO. 2010. pdf. UU No. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak Dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan. 10 Tahun 2008 Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. ABSTRAK: CATATAN: Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Januari 2010. Undang-undang (UU) NO. 6571, jdih. 5/1999 yang dilengkapi dengan tafsir dari MK dan perubahan berdasarkan UU No. UU No 10 tahun 1998 tentang Perbankan, tidak ada perangkat hukum yang mendukung sistim operasional bank syariah, kecuali UU No 7 Tahun 1992 dan PP. Undang-undang (UU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011. 8. Judul. UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU. ABSTRAK: CATATAN: Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Oktober 2010. 7 TAHUN 1992 Menimbang : a. 8 tahun 1958); 10. 5 Tahun 1992). 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD. 245, TLN No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah dengan UU No. Pasal 3-5 ayat (1) dan Pasal 6-10 UU No. 5080, LL SETNEG : 36 HLM. May 18, 2022 · 17 Juni 2010. 2008/no. bahwa cagar budaya merupakan kekayaan budaya. Undang-undang (UU) tentang Pornografi. Hal ini didasari pemikiran bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelumnya dinilai belum komprehensif mengatur Gerakan Pramuka. Umpan ; FAQ ; Prasyarat ; Hubungi Kami ; Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia Manajemen JDIH - Gedung Djuanda I Lt. 58, TLN No. Cagar budaya perlu ditetapkan dan dilestarikan karena penting untuk sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan. 58 Tahun 2005; PP No. go. UU ini disahkan untuk menggantikan UU No. 2010. 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga Sejahtera UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. PUTUSAN Nomor 27/PUU-VIII/2010. Undang-undang (UU) NO. Diubah Oleh : Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Uu 10-1995 Tentang Kepabeanan. hukum acara komisi 10. 504. Namun dalam perkembangannya, Fraksi Partai Golkar akhirnya tidak ingin melanjutkan. Undang-undang (UU) NO. 10. NO. 3/10/pbi, tgl. 2004/ No. PERATURAN KEPALA PPATK TENTANG PENCABUTAN ATAS PERATURAN KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN NOMOR: PER- 14/1. 10, LN. Meterai adalah label atau carik dalam bentuk tempel,. ABSTRAK PERATURAN. Undang-undang (UU) No. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27,. 5167, LL SETNEG : 38 HLM Undang-undang (UU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 Nomor 52/DPDRI/IV/2010-2011 tanggal 15 Juli 2011; e. . 20, TLN No. Thohari, Eksistensi Ketetapan MPR Pasca UU No. 12 Tahun 2011 yang memasukkan kembali ketatapan MPR kedalam hierarki peraturan perundang-undangan tidak memberikan kemungkikan kepada MPR untuk dapat membentuk Ketetapan MPR yang baru, melainkan hanya mempertegas pemberlakuan Ketetapan MPR yang lama sebagai wujud pemberian. 12. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Artikel Terkait. Pertama, dalam UU No. 61, tln no. Undang-undang (UU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi Dalam UU No 11 Tahun 2010 Kriteria dan Klasifikasi Cagar Budaya Diatur pada Pasal 5 s. Dasar hukum peraturan ini : UU No. Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan. 1. u. Uu No 8 2010. Undang Undang tentang Kepariwisataan, UU No. 2012. Diunggah oleh Ari S Pramono. bahwa Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera belum mengatur secara menyeluruh mengenai kependudukan dan pembangunan keluarga sesuai dengan perkembangan kondisi saat ini pada tingkat nasional dan internasional sehingga perlu dicabut dan digantiPenjelasan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 2011. 44, LN. UU No. 6754, jdih. PUTUSAN Nomor 25/PUU-VII/2010. Keluarga sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan materiil yang layak, bertaqwa kepada Tuhan YangNOMOR 13 TAHUN 2010 TENTANG HORTIKULTURA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika * Pengecualian Rahasia Bank ( di luar UU Perbankan) UU No. 2010 download: 101 analisis dan evaluasi aset negara (uu no. 10 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, menentukan bahwa: Naskah Akademik (Penyusunan) DRAFT NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBINAAN HUKUM NASIONAL. Undang-undang (UU) NO. UU 42 2009. 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. 000 dan 6. Dewan Perwakilan Rakyat Republik IndonesiaIsi Pasal Tentang TPPU dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. U: Indonesia. 8 Tahun 2010 sebagai berikut:. NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG JAMINAN ATAS BENDA BERGERAK. Hubungan Antar Peraturan. 79, TLN No. Apa aja sih, yang diatur dalam UU Bea. 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. 19/2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, UU No. 117, TLN NO. Hal ini termaktub dalam pasal 14 UU No 10 Tahun 2004 yang berbunyi "Materi muatan ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam Undang-undang dan Peraturan Daerah). 2021/No. 20, LN. Undang-undang (UU) tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan Status. Prakoso, Cathas Teguh, Badan Layanan Umum ditintau Dalam Perpsektif New Institutional dan Principal-Agent Theory, portal. Berdasarkan Nomor. 10 tahun 1998 tentang Perubahan terhadap UU No. Akan tetapi, dalam ayat 1 sampai 5 pasal 7 UU nomor 10 Tahun 2004 dinyatakan bahwa peraturan perundang-undangan selain. 37 Tahun 2003; UU No. Simpan Simpan UU_NO_8_2010 Untuk Nanti. Salah satunya adalah penyusunan pedoman pelaksanaan pasal-pasal dalam UU No 5 TahunUU No. 126 , TLN NO. 10/1998,. bank-indonesia. Undang-undang (UU) tentang Gerakan Pramuka . 10. Peraturan Perundang-undangan. 8/2010, dikenakan pula bagi mereka yang menikmati hasil tindak pidana pencucian uang yang dikenakan kepada setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas. 5K views • 37 slides Viewers also liked ( 10 )2010. Pasal 11 Materi muatan Peraturan Presiden berisi materi yang diperintahkan oleh Undang-Undang atau materi untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah. Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Januari 2009. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 . Adapun Manajemen PNS meliputi penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karier, pola karier, promosi, mutasi, penilaian kinerja,. Undang-undang (UU) tentang Pengesahan Optional Protocol to The Convention on The Rights of The Child on The Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography (Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Penjualan Anak, dan Pornografi. Sumber file : JDIH BPK RI. Mengingat : 1. PERDA NO. 01, BN 2017/NO. 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NO. Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan dan perancangan rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, dan. METADATA PERATURAN. 2010. NOMOR 10 TAHUN 2009 TENTANG KEPARIWISATAAN. Judul. pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan berbagai uu yang terkait, seperti uu tindak pidana korupsi, dll. 4191, LL SETNEG : 18 HLM. METADATA PERATURAN. 4928, LL SETNEG : 14 HLM. 10/1998 (UUP) dan-UU No. Diubah Oleh : Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011; Dilaksanakan Oleh (Peraturan Pelaksana) : Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2011 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara. UU No. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang tersebut, jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan Republik Indonesia adalah sebagai berikut : 1) UUD Negara Republik. 04/2019 Tahun 2019 Tentang Angkut Terus atau Angkut Lanjut Barang Impor atau Barang Ekspor. 3. TLN = Tambahan Lembaran Negara. Jan 17, 2021 · Esai. UU No. Pasal yang diubah yaitu Pasal 1, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 11, Pasal 12Pasl 13, Pasal 16, Pasal 18,. 39 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 Tentang Tenaga Kependidikan. Dalam rangka menjaga Cagar Budaya dari ancaman pembangunan fisik, baik di wilayah perkotaan, pedesaan, maupun yang berada di lingkungan air, diperlukan pengaturan untuk menjamin eksistensinya. E. AD Premier 9th floor, Jl. pdf. portal terkait: Undang-Undang Republik Indonesia. Pasal 102 dan Pasal 108 UU No. 32/2004, menentukan materi Perda harus memperhatikan asas materi muatan PUU antara lain asas keseimbangan,. Pasal 4, Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20, Pasal 22D ayat (2), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka. PENERAPAN PRINSIP MENGENALI PENGGUNA JASA - PERGADAIAN 2017 PERKA PPATK NO. 53, TLN. . Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 T. 33 Tahun 2004; UU. TENTANG. Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 November 2010. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami-isteri, atau suami-isteri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya. BAB IV . 2015/NO. Belum Tersedia. 23, TLN. . Pada saat berlakunya Undang-Undang ini, maka UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan tidak berlaku. Undang. bahwa keadaan alam, flora, dan fauna, sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, serta peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, seni, dan budaya yang dimiliki bangsa Indonesia. Undang-undang (UU) NO. Peraturan Perundang-undangan. KETENTUAN PENUTUP. 1 Tahun 2004, UU No. Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 2020 Bea Meterai MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. UU ini mengatur mengenai Perpu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. 2008. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan - Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004. -. 5 Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12550, DKI Jakarta, Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan; 12. Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai? III. DRAFT NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG GRASI, AMNESTI, ABOLISI DAN REHABILITASI. 32 tahun 1979; pp no. Perencanaan penyusunan Peraturan Pemerintah dilakukan dalam suatu program penyusunan Peraturan Pemerintah. Pasal 52 ayat (1) sepanjang frasa “dengan luas paling sedikit 5. 5150 , LL SETNEG : 5 HLM. Email. Belum Tersedia. Peraturan Perundang-undangan.